Warga Kecamatan Tinanggea Terima Paket Sembako Dari Pemda Konsel

38
Surunuddin saat serahkan bantuan secara simbolis kepada Camat Tinanggea (FOTO: Agus/Redaksiana)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Untuk meringankan beban masyarakat akibat dampak Covid-19, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menyalurkan bantuan sosial berupa paket sembako kepada warga Kecamatan Tinanggea, Rabu (22/4/2020).

Bantuan paket sembako tersebut diserahkan oleh Bupati Konsel, Surunuddin Dangga yang didampingi Wakil Bupati, Arsalim Arifin, Sekda, Sjarif Sajang, Ketua DPRD, Irham Kalenggo, Kapolres Konsel, AKBP Dedy Adriyanto, Ketua TP-PKK, Nurlin Surunuddin, Wakil Ketua TP-PKK, Arni Arsalim, Ketua DWP, Ariyati Sjarif dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemda Konsel.

Paket sembako tersebut diberikan khusus kepada masyarakat kurang mampu, yang belum terdaftar dalam program bantuan sosial, yang sebelumnya telah didata dan diverifikasi keabsahan data kependudukan dan latar belakang sumber penghasilan kesehariannya oleh pihak terkait yang telah ditunjuk pemerintah.

“Yang kita berikan, khusus keluarga yang belum masuk dalam data penerima bantuan dari program lainnya, dan calon penerima BLT yang sementara diproses, sambil menunggu dana bantuannya dicairkan Kementerian terkait,” ucap Surunuddin.

Srunuddin juga memastikan bahwa seluruh masyarakat Konsel yang terdampak Covid-19 akan tetap diberikan bantuan, hanya saja saat ini masih dalam proses pendataan dan verifikasi dari Tim Kerja Pemda Konsel.

“Kita tunggu saja hasil kerja seluruh tim, yang jelasnya setiap Kecamatan terdampak tetap diberikan bantuan. Dan hari ini kita serahkan bantuan secara simbolis yang nantinya akan disalurkan di desa masing-masing,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda, termasuk dalam pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

“Kami sangat mensupport yang dilakukan oleh Pemda, karena sebagaimana instruksi dari Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa pos-pos anggaran khususnya belanja barang dan jasa lima puluh persen dikurangi untuk penanganan Covid ini,” jelasnya.

Sedangkan dalam rapat kerja DPRD bersama Dinas Sosial, Irham mengatakan bahwa pihaknya meminta data masyarakat mana saja yang telah mendapatkan PKH, sembako, dan bantuan sosial lainnya, termasuk yang telah terverifikasi di desa.

“Dalam hal ini kami DPRD selaku fungsi pengawasan selalu mewanti-wanti kepada Dinas Sosial agar betul-betul menvalidasi data sebelum memberikan bantuan untuk menghindari kesalahan atau dobel data,” ucapnya.

“Kami juga telah sepakati bersama Pemda bahwa anggaran belanja barang dan jasa untuk Covid sebanyak 45 milyar dan saat ini dana yang sudah siap sebesar 14 milyar,” tutup Irham.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda