Terkait Penolakan Revisi RTRW, Politisi PKB: Itu Tidak Benar

32
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD) Konawe Selatan (Konsel), Wawan Suhendra yang juga merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah bahwa partainya telah menolak dilakukannya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hal tersebut diungkapkannya menyusul adanya statemen narasumber pada pemberitaan disalah satu media online yang menyebutkan PKB telah menolak terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Revisi RTRW untuk disahkan menjadi Raperda.

“Dalam pemberitaan itu tidak benar yang menyebutkan bahwa PKB telah menolak terhadap Revisi RTRW tersebut. Justru saya dalam rapat-rapat internal selalu mempertanyakan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), kenapa tidak segera dibahas Revisi RTRW,” terang Wawan dalam rilisnya melalui Whatsapp, Sabtu (15/05/2020).

Bahkan Wawan mengaku jika dirinya selalu mengatasnamakan Fraksi Bintang Kebangsaan ketika gencar mempertanyakan terkait Raperda Revisi RTRW untuk segera dibahas oleh Bapemperda DPRD Konsel.

“Padahal saya yang ngotot mempertanyakan kepada Bapemperda, bahkan saya katakan jika ketua dan anggota Bapemperda tidak sanggup maka sebaiknya mundur atau diganti saja,” jelasnya.

Wawan pun mengungkapkan bahwa penjelasan dari pihak Bapemperda yang belum segera membahas Raperda Revisi RTRW dengan alasan jika dokumen yang dibutuhkan untuk penunjang perubahan dan revisi RTRW yang diminta dari pemda belum lengkap.

“Kemudian atas nama fraksi Bintang Kebangsaan, saat itu juga saya meminta kepada pimpinan DPRD Konsel untuk segera menyurat ke Pemda Konsel guna melengkapi dokumen yang dibutuhkan agar pembahasan Raperda tersebut dapat dilaksanakan,” ungkap politisi PKB 3 periode ini.

Oleh karenanya, Wawan pun sangat menyayangkan dalam pemberitaan tersebut tidak dilakukan klarifikasi terhadap dirinya sebagai politisi PKB sehingga pemberitaannya dapat berimbang dan tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

“Pemberitaan tersebut sangat disayangkan, seharusnya dilakukan juga klarifikasi terhadap PKB agar mendapatkan informasi yang berimbang. Oleh karenanya saya selaku politisi PKB akan menunggu dan memberikan waktu kepada media tersebut untuk memberikan hak jawab atau sanggahan,” tutupnya.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda