Terkait Asrama Mahasiswa, Pemda Dan DPRD Konsel Beda Statemen

36
Wakil Bupati dan Sekda Konsel saat memberi penjelasan terkait asrama mahasiswa (Doc. Kominfo Konsel)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Terkait pembangunan asrama mahasiswa yang telah menjadi tuntutan para mahasiswa yang ada di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) pada September 2019 yang lalu, kini menjadi perbincangan yang mulai memanas.

Pasalnya, tuntutan pembangunan asrama mahasiswa tersebut pada saat yang lalu telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel, namun kini tiba-tiba dikabarkan anggaran tersebut telah dihapus dan ditiadakan.

Hal itu tentu membuat geram para mahasiswa yang telah memperjuangkan tuntutan asrama mahasiswa hingga berdarah-darah pada 2 September 2019 tahun lalu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Poros Muda Sultra, Jefri Rembasa, pada Sabtu (06/06) lalu.

“Sebelumnya telah dianggarkan untuk tahap pembebasan lahan tapi sekarang tiba-tiba dihapus item pekerjaan tersebut. Padahal janji ini telah ditandatangani oleh Bupati Konsel saat itu, dan nyatanya hal ini tidak direalisasikan,” kesalnya.

Ia juga mengungkapkan, bahwa apa yang dilakukan oleh Bupati Konsel ini sangat menampar aspirasi mahasiswa yang pada saat itu telah memperjuangkan untuk terwujudnya asrama mahasiswa hingga perjuangan yang berdarah-darah, dan pada akhirnya hanyalah menjadi PHP (Pemberian Harapan Palsu) belaka.

“Yang pasti kami sangat kecewa atas tindakan Bupati Konsel, artinya kami sudah sepakati pada saat itu bahkan telah bertandatangan diatas kertas dan disaksikan oleh Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Kapolres. Namun nyatanya Pak Bupati tidak peduli dengan pendidikan di Konsel,” kata Jefri.

Salinan RKA Dinas PU saat RDP di DPRD Konsel serta item asrama yang telah dihapus (FOTO: Istimewa)

Menjawab pernyataan yang beredar tersebut, Pemda Konsel pun angkat bicara. Melalui Wakil Bupati Konsel, Arsalim Arifin dan Sekretaris Daerah (Sekda), Sjarif Sajang, keduanya menyangkal akan pernyataan yang mengatakan bahwa pembangunan asrama mahasiswa telah dihapus anggarannya.

Dalam konferensi persnya di Ruang Rapat Kantor Bupati pada Senin, (08/06/2020), Arsalim dan Sjarif dengan tegas menyatakan bahwa isu yang telah beredar itu tidaklah benar, karena hingga saat ini anggaran pembangunan asrama tetap dialokasikan dan berjalan sesuai kesepakatan diawal.

“Kami klarifikasi berita diluar yang simpang siur, terkait penghapusan pembebasan lahan dan asrama mahasiswa Konsel di Kota Kendari. Semuanya tetap dianggarkan dan masih ada dalam APBD,” tegas Arsalim yang didampingi para pimpinan OPD.

Dijelaskannya, bahwa Pemda tidak pernah mengusulkan untuk menghapus item tersebut, namun karena adanya wabah corona sehingga terjadi keterlambatan.

Olehnya itu, ia mengajak adik-adik mahasiswa untuk audiens dan tidak mudah termakan isu yang berkembang di media sosial maupun media mainstream lainnya.

“Item pembangunan asrama masih ada, yang saat ini tetap melekat di Dinas PU dan Tata Ruang. Hanya memang kita akui ditengah penanganan Covid-19 dan revisi-revisi anggaran, beberapa mengalami keterlambatan, termasuk objek pembangunan asrama ini,” bebernya.

Namun pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel, Ramlan. Ia sebelumnya sangat menyayangkan sikap Pemda yang telah merefocusing pokok pikiran dewan (pokir) dan menghapus anggaran pembangunan asrama mahasiswa Konsel.

Ramlan justru meminta Wakil Bupati Konsel tidak membuat gaduh dengan statemennya, sebab dia bukan termasuk anggota TAPD. Ramlan pun berharap agar Wakil Bupati untuk tidak membuat kegaduhan di tengah pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

“Pak Wakil Bupati tidak mengetahui realokasi anggaran yang terakhir, karena bukan anggota TAPD, sebab persoalan ini kami ketahui saat RDP, karena yang melakukan¬†realokasi anggaran itu Bupati dan Kabid anggaran. Ketua TAPD pun tidak dilibatkan dalam hal realokasi anggaran tersebut,‚ÄĚ ungkapnya.

“Waktu kita RDP kemarin, soal realokasi anggaran menurut SKB Menkeu dan Mendagri, sudah final 167 milyar untuk penanganan Covid 19, sekarang menjadi 184 milyar, sisa dari 167 milyar itu adalah untuk menutup devisit, jadi anggaran yang diambilkan dari pokir-pokir dewan, termasuk dari asrama mahasiswa Konsel,” terang Ramlan.

Lanjut Ramlan, “Wakil Bupati terkesan prematur dan terburu-buru dalam hal mengeluarkan statement, sebab tidak mempunyai data yang valid, seperti data yang telah dipegang dewan dari hasil RKA Dinas PU, ” tutupnya.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda