ST Nikel Tabrak Aturan, Angkut Ore di Jalan Pemerintah

355
Ilustrasi design REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Banyaknya aktivitas perusahaan tambang Nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menimbulkan banyak dampak yang terjadi di masyarakat.

Salah satu masalahnya adalah penggunaan jalan umum milik pemerintah yang meliputi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupaten.

Hal itu disuarakan oleh Kordinator Gerakan Mahasiswa (GAMA) Haluoleo, Ahmad Zainul kepada Redaksiana.id, Jum’at (6/3/2020).

Kordinator Gerakan Mahasiswa (GAMA) Haluoleo, Ahmad Zainul.

Kata Zainul, masyarakat di Sultra khususnya di Konawe, mengeluhkan soal kegiatan pengangkutan ore nikel dengan menggunakan jalan Kabupaten.

“Saya menyaksikan sendiri dilapangan bagaimana proses bongkar muat ore nikel yang kami duga dari perusahaan ST Nikel di wilayah kabupaten Konawe, “ungkapnya.

Lebih lanjut Zainul mengatakan, proses pengangkutannya (ST Nikel) melalui (haulling) atau jalan umum yang menjadi polemik bagi masyarakat di kabupaten lumbung padi itu.

“Dan ini sudah kerap kali di keluhkan masyarakat mulai dari masifnya aktifitas lalu lalang serta bahayanya untuk kami masyarakat ketika akan menyebrang, belum lagi bahaya debu serta dampak kerusakan jalan nantinya, “jelasnya

Padahal menurut Zainul, berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “ jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum”, dan pasal 1 angka angka 6 disebutkan “Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri”.

“Sehingga seharusnya pengangkutan ore nikel tidak menggunakan jalan umum tapi harus menggunakan jalan khusus, karena kegiatan tersebut jelas untuk kepentingan usahannya sendiri, “bebernya

“Terlebih aktivitas pengangkutan ore nickel tersebut menggunakan armada Truk yang banyak dengan aktifitas yang intens dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga akan menganggu lalu lintas umum dan dapat merusak badan jalan/ruang manfaat jalan, “tambah Zainul.

Selain itu dia menjelaskan, pengangkutan ore nikel yang melintasi jalan umum tanpa izin dari instansi yang berwenang senyatanya adalah suatu tindak pidana.

“Dan hal tersebut sudah tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan dan Undang-UndangNomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, “ujar Zainul.

Olehnya itu ia meminta ketegasan dari aparat pemerintah dan aparat hukum dan juga keberpihakan pemerintah terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara serta aparat hukum kepada masyarakat indonesia khususnya konawe.

Karena menurutnya, kenyataan dilapangan selama ini seolah-olah terjadi pembiaran dan tidak ada langkah tegas dari pemerintah terkait penggunaan jalan umum tanpa izin itu.

“Saya sendiri selaku Kordinator GAMA haluoleo akan mengajar kasus ini serta sudah berkoordinasi dengan pemuda setempat jika tidak ada langkah nyata dari aparat terkait untuk menghentikan aktivitas, maka kami akan melakukan aksi pemalangan secara langsung sampai ada solusi jelas dari persoalan tersebut, “tegas Zainul.

Penulis : Falonk

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda