Salurkan Bantuan Non Tunai, Dinsos Konawe Diduga Ambil Keuntungan E-Warung BPNT

189
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu melakukan aksi demo di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Konawe (FOTO: Sri Wulandari/Redaksiana)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONAWE – Ditengah merebaknya virus Corona atau Covid-19, Dinas Sosian (Dinsos) Kabupaten Konawe mengambil langkah untuk memberlakukan darurat sipil, dengan membertimbangkan stabilitas ekonomi masyarakat dan kesejateraan rakyat, dengan memberikan Kompensasi dan bantuan non tunai seperti sembako dan bantuan lainnya.

Bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara dan menjamin Kesejahteraan masyrakat itu sendiri. Disisi lain juga untuk meningkatkan usaha kecil bagi masyarakat yang diberikan kewenangan untuk meyalurkan bantuan lewat E-Warung, yang mempunyai Mesin Electronik Data Capture (MEDC).

E-Warung tersebut di rekomendasikan oleh pihak BANK yang bekerja sama, sesuai juknis Nomor:06/4/PER/HK.01/08/2018. Tentang Bantuan Pangan Non Tunai.

Akan tetapi di Konawe tidak demikian, berdasarkan hasil investigasi sejumlah masyarakat dan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Bersatu yang di pimpin oleh Ilham Killing menemukan beberapa persoalan yang di perkuat dengan informasi di lapangan.

Menurut Ilham Killing, ada terdapat dugaan Korporasi dan Penyalagunaan wewenang oleh oknum Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe, untuk memperkaya diri sendiri, dengan motif membatasi masyarakat dalam mengambil bantuan tersebut.

Padahal dalam regulasi di jelaskan bahwa yang mempunyai E-Warung berhak menerima masyarakat untuk mengambil bantuan tersebut.

“Kami menduga pihak dinsos memanfaatkan program tersebut dengan menjual barang sembako, dengan dalil hanya bisa di ambil yang telah di tunjuk oleh pihak Dinas, dengan mengeluarkan SK NO: 8 tahun 2019 penetapan E- Warung dan Agen penyalur BPNT,” kata Ilham, Kamis (09/04/2020).

Sehingga, yang berhak mendapatkan bantuan tersebut hanya 53 E-Warung se-Kabupaten Konawe, yang telah bekerja sama dengan pihak E-Warung agar jualan yang di Kirim oleh pihak Dinas terjual.

Padahal untuk jumlah E-Warung se-Kabupaten Konawe lebih dari jumlah yang di SK kan oleh Dinas Sosial dalam Petunjuk Teknis (Juknis) yang terpenting memiliki mesin EDC bisa menerima penyaluran tersebut.

“saya duga ini hanya akal-akalan Pihak Dinsos Konawe untuk menguntungkan pihak-pihak dinsos yang merugikan dan diskriminatif kepada E-Warung yang lain yang tidak di tunjukoleh dinas,” ucap Ilham.

Kasus tersebut juga sudah mendapat teguran dari pihak BANK BRI, karena banyak penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang tidak di awasi oleh pendamping, yang mengakibatkan ada kesalahan administrasi dan pendataan.

“Kami yang mengawal kasus ini meminta kepada kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe untuk menghentikan paraktek-praktek tersebut, karena sudah melangar juknis dan merugikan Usaha kecil Masyarakat lewat E-Warung, juga kami meminta kepada para penegak hukum untuk menyelidiki persoalan tersebut,” tutup Ilham.

Penulis: Sri Wulandari

Apa Komentar dan Pendapat Anda