Proyek Jembatan dan Bronjong di Desa Laikandonga Dibuat Asal-asalan

36
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Provinsi Sultra, saat ini tengah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2019 di masing-masing daerah pemilihan (dapil).

Dari hasil monev yang dilakukan di dapil II, ditemukan adanya pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan secara asal-asalan yang berada di Desa Laikandonga, Kecamatan Ranomeeto Barat, berupa proyek pembangunan jembatan dan bronjong.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh anggota DPRD Konsel yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra, Hj. Hasmawati, SE. Ia menambahkan bahwa proyek pembangunan jembatan dan bronjong tersebut baru sekitar tiga bulan yang lalu selesai dikerjakan namun ada yang rusak.

“Dengan adanya temuan ini kami menilai bahwa kontraktor yang mengerjakan jembatan dan bronjong tersebut terkesan asal-asalan, karena baru sekitar tiga bulan selesai dibangun sudah rusak dan ada yang ambruk,” jelas Hasmawati, Kamis (10/06/2020).

Padahal nilai proyek tersebut sangatlah besar, yakni Rp 4,8 miliar. Hal ini sungguh sangat disayangkan, pasalnya pembangunan dengan menggunakan uang rakyat yang begitu besar akan tetapi hasilnya tidak maksimal dan mengecewakan.

Olehnya itu, mantan Ketua Gapensi Sultra ini mempertanyakan bagaimana kinerja konsultan dan pengawas dari proyek tersebut. Mengapa hasilnya jadi seperti itu, seharusnya mereka mengawasi secara ketat pekerjaan tersebut agar tak terjadi hal seperti ini.

“Kami mempertanyakan kinerja konsultan pengawasnya, dimana mereka saat pelaksanaan proyek ini. Kok belum lama dikerjakan sudah ambruk dan terkikis air itu bronjongnya,” tanyanya.

Dia menilai bahwa proses pengerjaan bronjong yang dilakukan oleh kontraktor tidak dilakukan penurapan dan kuku pada bronjong dan tidak melalui proses penindisan sehingga mudah tergerus air sungai yang mengakibatkan sebagian menjadi ambruk. Selain itu, dipermukaan jembatan terdapat genangan air, seharusnya, dipermukaan jembatan itu tidak boleh ada genangan air meskipun terdapat pipa pembuangan.

“Harapan saya pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang harus memanggil kontraktornya untuk melakukan pembenahan atas pekerjaan itu,” pintahnya.

Politisi Gerindra ini menilai, pekerjaan proyek tersebut dinilainya telah gagal. Sehingga dinas terkait tidak boleh melakukan proses pencairan dari dana pemeliharaan pengerjaan itu.

“Sebab ketika pengerjaannya dikerjakan asal-asalan maka kita sangat menyayangkan uang negara yang sia-sia. Disisi lain masyarakat tidak menikmati manfaatnya. Terlebih lagi dengan jebolnya bronjong tersebut akan kembali berdampak banjir yang melanda perumahan warga sekitar,” bebernya.

Ditempat terpisah, Kabid Bina Marga Dinas PUTR Kabupaten Konsel, Samsul Alam mengatakan, jika pekerjaan proyek jembatan dan bronjong tersebut di kerjakan oleh CV Septi Jaya.

Ia mengaku jika pekerjaan fisik sudah dikerjakan 100 persen dan telah diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) di tahun 2019 lalu.

“Tapi menurut informasi dari rekanan baru 80 persen yang dibayarkan. Selain itu, kita keluarkan denda perpanjangan waktu dari Desember sampai Januari senilai Rp 200 juta lebih. Kalau ada yang rusak masih tanggung jawab perusahaan, sebab sampai saat ini pembayaran retensi belum dilakukan,” ungkapnya.

Penulis: Agus Muhaimin

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda