Proyek di Konsel Tak Berfungsi, JAI Sultra Minta Penegak Hukum Lakukan Penyelidikan

45
Direktur JAI Sultra, Firman (FOTO: Agus/Redaksiana)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Dengan banyaknya temuan pekerjaan yang tak sesuai target saat dilakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), membuat beberapa aktivis angkat bicara.

Salah satunya, Direktur Jaringan Advokasi dan Independen (JAI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Firman, SH. Ia meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Konsel agar tak tinggal diam dengan banyaknya pekerjaan yang tak sesuai dan terbengkalai di wilayah tersebut.

Olehnya itu, salah satu contohnya yakni adanya sarana penyedia air minum (SPAM-IKK) di Kecamatan Basala yang tidak berfungsi dan terkesan terbengkalai serta dibiarkan tak terawat hingga ditumbuhi rumput ilalang.

Padahal pekerjaan pembangunan SPAM-IKK tersebut baru selesai dikerjakan pada tahun 2019 dengan menelan anggaran Rp 1,5 miliar, yang bersumber dari APBD Konsel. Namun sangt disayangkan, proyek tersebut tidak berfungsi dan terbengkalai serta tak terurus, sehingga menjadi proyek yang mubazir.

“Saya sangat menyayangkan atas kinerja kontraktor dan dinas terkait yang terkesan tidak peduli dengan hal itu. Dan kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya pengawasan atas pekerjaan tersebut, padahal belum lama selesai dibangun namun sudah tidak berfungsi, bahkan sebagian fasilitas sudah rusak dan bangunannya ditumbuhi rumput,” jelasnya Rabu (10/06/2020).

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Jevin itu mengimbau kepada penegak hukum agar perlu melakukan penyelidikan atas proses pengerjaan sarana SPAM tersebut, yang telah menghabiskan anggaran daerah miliaran rupiah namun tak dirasakan asas manfaatnya untuk masyarakat.

“Kami harapkan aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan penyelidikan terkait pembangunan SPAM di Kecamatan Basala. Jangan diam melakukan pembiaran dengan pembangunan yang telah menguras uang rakyat namun tak memberikan fungsi dan asas manfaat,” tegasnya.

Sementara itu, saat mengkonfirmasi terkait pengerjaan SPAM di Kecamatan Basala, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Kepala Bidang Cipta Karya sedang tidak berada di tempat.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda