PHK2I Minta Pemerintah Terbitkan Pengangkatan Honorer K2 ke ASN

14
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Hingga saat ini nasib para honorer masih memprihatinkan. Tak terkecuali Perkumpulan Honorer Kategori dua Indonesia (PHK2I).

Bahkan mereka juga menuntut haknya untuk segera dinaikan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang hingga sampai saat ini belum direalisasikan pemerintah.

Ketua Umum PHK2I, Titi Purwaningsih mengatakan, dengan adanya Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, di mana dalam regulasi tersebut ada dua kategori yakni PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang berbatas usia.

Dia juga berharap, segera ada regulasi yang jelas dari pemerintah untuk pengangkatan honorer K2 menjadi ASN. Namun demikian, pihaknya juga meyakini bahwa tidak setiap rekrutmen dilakukan, hanya untuk formasi K2.

“Namun, paling tidak, ketika ada sebuah regulasi yang jelas, di situ ada formasi untuk K2, lama kelamaan honorer K2 ini terselesaikan, “ungkapnya saat menghadiri silaturahmi PHK2I bersama anggota Komisi II DPR RI, Hugua, Senin (5/10/2020) di Warkop X-Bro.

Selain itu pihaknya juga berharap agar tak ada proses tes lagi untuk pengangkatan honorer K2 menjadi ASN. Akan tetapi, hal tersebut sudah menjadi keharusan sesuai dengan UU ASN yang mewajibkan dilakukan test dalam merit sistem.

“Mau tidak mau kami (honorer K2) harus bersaing mengikuti test tersebut, untuk mendapatkan status yang kami harapkan, “kata Titi Purwaningsih.

Sementara ituitu ditempat yang sama, anggota Komisi II DPR RI, Hugua mendukung upaya dan perjuangan para tenaga honorer K2. Sebab, peran mereka dalam sistem pemerintahan sangat trategis. Apalagi, sudah mengabdi sejak 2006 lalu.

Tak hanya itu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menjelaskan bahwa, dirinya sejak awal terus mengawal aspirasi para tenaga honorer K2.

Alhasil, pemerintah pusat menerbitkan Perpres Nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Olehnya itu, mantan Bupati Wakatobi dua periode ini meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar mengalokasikan anggaran melalui APBD 2021 mendatang, untuk recruitment P3K sebagaimana dijelaskan pada Perpres Nomor 98 tahun 2020.

“Saya juga mengimbau pemerintah daerah, agar dalam recruitment P3K ini memprioritaskan umur. Yang mau pensiun didahulukan. Mudah-mudahan P3K bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun, kita prioritaskan yang lebih tua, baik tenaga pengajar, administrasi, dan teknis dan bidang lainnya, “papar Hugua

Penulis : Falonk

Apa Komentar dan Pendapat Anda