Peruntukan Sertifikat Prona Bagi Warga Desa Samaendre Kolaka Masih Bermasalah

84
Ilustrasi
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KOLAKA – Pembagian sertifikat gratis atau yang biasa disebut dengan Prona, rupanya masih bermasalah dan dimanfaatkan oleh oknum aparat desa

Padahal pengurusan sertifikat Prona tersebut, dari pemerintah tidak dipungut biaya alias secara gratis di berikan oleh warga

Kemudian Prona sendiri diatur dalam Kepmendagri No. 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.
Tujuan utama dari Prona adalah memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan dari pada program Catur Tertib di bidang Pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu, dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi menengah ke bawah, serta menyelesaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Daftar nama penerima sertifikat.

Prona sendiri dibentuk dalam lingkungan Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri.

Namun lain halnya dengan warga yang berada
di Desa Samaendre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Informasi yang berhasil dihimpun media ini bahwa tahun 2015 lalu, beberapa oknum aparat Desa meminta sejumlah uang kepada warga untuk penerbitan sertifikat Prona tersebut.

Bahkan hal itu juga diungkapkan oleh Pemerhati Masyarakat Kolaka, Budi Jatmiko, SE, MM saat diwawanacra Redaksiana.id pada beberapa waktu lalu.

Pria sapaan Budi ini menceritakan bahwa, kejadian terkait dengan adanya dugaan pungli pengurusan sertifikat Prona kepada warga di Desa Samaendre sarat adanya pungli

“Saya menduga ada oknum aparat desa tersebut bermain. Mereka menarik dana Warga sebesar 500 ribu per sertifikat, ini kan aneh “ungkapnya

“Malahan aparat desa pernah menahan sertifikat warga dengan alasan harus menyetor dulu baru di berikan sertifikatnya ke warga, dan anehnya semua sertifikat yang telah terbagi sekitar 150 sertifikat dan sejak tahun  2015 tidak memiliki berita acara saat itu dan nanti berita acaranya di buat pada tahun 2018 “beber Budi

Ditambahkannya lagi, Budi menjelaskan bahwa atas perihal tersebut ada salah satu aparat desa yang mengakui tentang kesalahan administrasi kepengurusan prona dan masalah menarik dana Warga untuk pengurusan prona tersebut

Saat kami mencoba untuk mewawancarai warga di Desa itu, pada Kamis, (14/5/2020).

Atas nama Hajjah A.Nurung salah satu Warga Desa Samaendre, Kecamatan Wolo mengakui bahwa dirinya pernah dimintai uang sebesar Rp500 ribu oleh oknum aparat Desa Samaendre untuk mengurus sertifikat Prona.

“Pertamanya kita dimintai 500 ribu, tapi sekarang tinggal  Rp300 ribu untuk urus sertifikatnya, “kata Hajjah A.Nurung

Dia menceritakan bahwa awal mulanya saat itu ia dipanggil dengan Pak Dusun di Desanya dan diminta untuk membawa Kartu Keluarga (KK) dan KTP untuk pengurusan sertifikat Prona.

“Saat itu saya bawa mi dokumen yang diminta itu, tapi sudah dikembalikan data saya dan dikembalikan dana anak saya, tapi dana saya belum di kembalikan” kok aneh “ucapnya

Meski demikian kata sang pelapor yang Rustam jika kasus itu tidak saya usut mungkin hingga saat ini sertifikat prona itu belum di bagikan ke warga dan sama sekali belum di kembalikan dana saya juga

“Seandainya tidak ada warga komplen mungkin tidak dikembalikan. Dan alhamdulillah sertifikatnya saya sudah dapat, tapi dana saya belum di kembalikan”jelasnya

Hal senada juga dikatakan salah seorang warga di Desa itu yang enggan disebutkan namanya.

Kata dia, pengambilan sertifikat prona itu dulunya dikenakan biaya ratusan ribu, namun dia mengaku bahwa sertifikat prona itu sudah dimilikinya.

“Sertifikat sudah saya dapatkan, dan dana pengurusannya juga sudah dikembalikan ke warga walaupun belum 100%, karena waktu itu saya dimintai kalau nda salah 500 ribu, “ungkapnya

“Alhamdulillah sekitar 100% warga sudah terima sertifikatnya, tapi soal dugaan pungutan liar itu saya akan usut terus, karena masih ada sekitar 25% warga yang belum dikembalikan dananya, “tegasnya

Penulis : Ocha

 

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda