Penyaluran BLT Tidak Tepat Sasaran, DPRD Konsel Lakukan RDP

23
Wakil Ketua I bersama Ketua Komisi I saat menggelar RDP (FOTO: Humas DPRD Konsel)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat Desa Lamboo Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sultra, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konsel gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa kemarin (16/06/2020).

Perihal pengaduan tersebut berkaitan dengan adanya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Lamboo yang diduga tidak tepat sasaran sehingga masyarakat tidak terima akan hal itu dan mengadukannya ke pihak DPRD Konsel.

RDP tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I Armal yang didampingi oleh Ketua Komisi I Nadira, SH, serta dihadiri oleh anggota DPRD lainnya. Turut hadir pula Camat Moramo Drs. Benhur Karim, Kepala Desa Lamboo Harman bersama Sekdes serta perwakilan dari masyarakat.

Wakil Ketua I Armal, saat memimpin RDP tersebut langsung meminta kepada Camat Moramo dan Kepala Desa Lamboo untuk memberikan penjelasan terkait aduan masyarakat tentang penyaluran BLT-DD yang diduga tidak tepat sasaran.

“Sebenarnya siapa-siapa saja yang masuk dalam tim pendataan BLT-DD ini, tolong diberikan penjelasan dari pihak kecamatan dan pemerintah desa terkait aduan masyarakat ini,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan tersebut, Camat Moramo Benhur Karim memberikan penjelasan bahwa tim pendataan BLT-DD ini diketuai oleh Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan beranggotakan Pendamping PKH, Pendamping BPNT, BPD dan Sekdes.

Benhur menambahkan bahwa setelah melakukan pendataan, maka didapatkan sebanyak 138 data yang masuk. Sementara berdasarkan dana desa yang ada, Desa Lamboo dapat mengalokasikan sebesar 25 persen untuk digunakan dalam penyaluran BLT.

“Berdasarkan aturan yang ada bahwa mengacu pada jumlah DD di Desa Lamboo yang dapat dialokasikan sebesar 25 persen untuk BLT, maka yang layak untuk dibiayai yaitu sebanyak 101 KK dan selebihnya yakni 37 KK akan menunggu keputusan selanjutnya,” jelas Benhur.

Sedangkan Kepala Desa Lamboo Harman dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diberikan oleh Sekdes Lamboo, tahun 2019 jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 264 dan ditahun 2020 ada penambahan 7 KK sehingga total menjadi 271 KK.

Selanjutnya, kata Harman, untuk penerima bantuan PKH dan BPNT di Desa Lamboo berjumlah 47 KK, penerima BST sebanyak 71 penerima dan PNS sebanyak 15 orang. Dan berdasarkan data tersebut jika ditambahkan dengan penerima BLT-DD sejumlah 101 KK maka tersisa 37 KK yang belum mendapatkan bantuan.

“Jadi tersisa 37 KK yang belum mendapatkan bantuan, akan tetapi ini yang 30 KK akan mendapat bantuan dengan didanai DD, hanya 7 KK ini yang belum mendapatkan kejelasan untuk menerima bantuan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I Nadira menyampaikan berdasarkan data yang dipaparkan tersebut, maka ia menginginkan agar pihak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.

“Saya inginkan agar ada perhatian khusus bagi warga yang belum mendapatkan bantuan sama sekali dan selanjutnya kami dari Komisi I akan melakukan kunjungan di Desa Lamboo terkait pengawasan anggaran Covid-19 ini,” tutupnya.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda