Mafia Tanah Rusaki Lahan Warga Kolaka

222
Ilustrasi REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KOLAKA – Ibarat Mafia atau penjahat, pantas disematkan kepada sekelompok orang yang meresahkan warga di Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pasalnya, tanah milik warga di kabupaten berjuluk kota penghasil cokelat ini, disandera atau diserobot oleh orang yang rakus akan kekuasaan dengan dalih bahwa tanah itu merupakan tanah adat.

Padahal warga di Kecamatan Tanggetada serta warga lainnya di Kolaka, telah mengelolah tanah itu sejak puluhan tahun lamanya.

Tanah warga yang dirusaki menggunakan alat berat.

Menurut informasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kelompok mafia tanah yang mengatasnamakan masyarakat adat itu melakukan penggusuran dengan alat berat milik PT. Dewi Jaya (H. Gunawan) dan PT. SJS (H. Sukri).

Akibatnya, para pemilik lahan pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sebab dilahan itu, warga telah menanam sejumlah tanaman produktif seperti jambu mete, pohon kukuh, pohon akasia, sengong bitti dan jenis pohon lainnya yang telah dirawat selama puluhan tahun silam.

Namun sayang saat ini, tanaman itu sudah tak berdiri kokoh lagi akibat terkena gusuran.

Selain itu, mafia tanah yang merusaki lahan warga tersebut dikavling dan dijual ke pihak lain. Meski sudah sudah dilaporkan di kepolisian, mafia tanah ini masih saja merajala melakukan penggusuran.

Berdasarkan penelusuran awak media, dari sejumlah laporan di Polsek Watubangga, Polres Kolaka dan Polda Sultra, terdapat beberapa nama sebagai terlapor, diantaranya Arnol Sundusing, Supriadi, Taslim, Lena, Darmin dan Budiman.

Kepada Redaksiana.id, salah seorang pemilik lahan, Andi Jumaing (57) mengaku sangat geram lahannya diserobot oleh Arnol Sundusing Cs. Parahanya lagi kata Andi, alat berat meluluh lantahkan sejumlah pohon siap olah dan beberapa tanaman jangka panjang lainnya.

Andi Jumaing, pemilik lahan yang diserobot.

“Saya kaget waktu melihat lahanku sudah dirusaki sama itu Arnol dengan rekan-rekannya itu. Saya lihat 20 pohon jambu mete habis mereka tebang. Seenanknya mereka main gusur pake alat berat tanpa ada izin dari kami, “kesalnya saat ditemui, Senin (17/2/2020).

Atas hal itu, dia pun bersama warga Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Tanggetada melaporkan Sundusing Cs ke pihak Kepolisian Sektor (Polsek) Watubangga,  pada 19 November 2019 lalu atas penyerobotan lahan dan pengrusakan.

” Saya sudah laporkan dia waktu tahun lalu, tapi sampe sekarang kenapa masih belum diproses mereka. Dan waktu itu, saya juga perlihatkan kuitansi pembelian dan sertifikat kepemilikan atas nama orang yang menjual kepada saya  (Wangkouna, red), makanya penggusuran itu sempat berhenti selama tiga hari. Tapi, mereka tetap naik menggusur menggunakan alat berat, “beber Jumaing.

Di tempat berbeda, pemilik tanah lainnya yakni Solihin, berharap agar laporan penyerobotan lahan milik orang tuanya (La Gani) itu cepat diproses. Sebab, lokasi yang diserobot oleh Taslim Cs itu memiliki legalitas yang kuat secara hukum, berupa sertifikat yang diterbitkan pihak BPN pada 1995 lalu.

“Sudah berapa tahun ini di lokasi saya itu, mereka masuk menanam supaya kita ndak bisa masuk lagi, “ucapnya.

Warga Desa Tanggoni, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka ini, juga menyebutkan Taslim Cs menyerobot lahan tersebut dengan alasan status kawasan tanah ulayat atau tanah adat dari sesepuh mereka.

” Saya sudah perlihatkan alas hak kepemilikan lahan orangtua saya. Tapi mereka tetap ngotot dan tidak mengakui, “ujar Solihin.

Menyoal hal itu, Lurah Anaiwoi, Dermawan menjelaskan, lahan-lahan milik warga yang diserobot sekelompok orang memiliki legal standing. Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, pemilik lahan memiliki alas hak berupa sertifikat. Sehingga, aktivitas penggusuran tersebut merupakan bagian dari pelanggaran hukum.

Lurah Anaiwoi, Dermawan.

“Sertifikat milik warga tersebut diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kolaka mulai tahun 1992 hingga 1999, “ungkapnya.

Disinggung soal SK Bupati nomor 188.45/007/2016,  tentang pembentukan tim penanganan konflik di Kecamatan Tanggetada yang ditandatangani Bupati Kolaka, Ahmad Safei pada 11 Januari 2016. Lurah Anaiwoi ini menuturkan bahwa dalam SK tersebut tak ada perintah penggusuran ataupun kalimat yang menyinggung soal kedudukan tanah adat.

“Yang ada itu tim yang dibentuk diperintahkan untuk melakukan inventarisir dan verifikasi keabsahan lahan yang berkonflik. Tim yang dibentuk itu diketuai oleh Pak Sekda dan anggotanya semua internal Pemkab Kolaka. Tidak ada yang dari luar pemerintahan. Dalam SK itu tidak ada nama Taslim, Lena, Supriadi, Arnol Sundusing, Budiman dan Darmin, “paparnya.

Selain itu dalam SK 188.45/007/2016 tentang pembentukan tim penanganan konflik pertanahan, pada diktum kedua menegaskan, bahwa tim yang dibentuk melakukan fasilitasi untuk penyelesaian konflik pertanahan di Kelurahan Anaiwoi, Desa Papalia, Desa Rahanggada dan Desa Palewai.

Kemudian pada point B disebutkan, bahwa tim yang dibentuk mengadakan identifikasi dan inventarisasi kepemilikan dan pemetaan serta pengukuran lokasi yang bermasaalah. Selanjutnya, di point C memerintahkan tim penanganan konflik untuk melakukan verifikasi asal perolehan tanah dan keabsahan sertifikat serta kepemilikan lahan yang disengketakan.

Ditempat terpisah salah satu terlapor bernama Arnol Sundusing saat dihubungi melalui selularnya, untuk menanyakan perihal dugaan penyerobotan yang dilaporkan warga rupanya tak kunjung tersambung. Arnol yang beberapa kali ditelpon tak mengangkat telpon dari media ini.

Sementara itu diwawancara melalui selulernya, salah terlapor lainnya yakni Darmin membantah perihal dugaan penyerobotan yang dialamatkan kepada dirinya.

Menurut dia, terkait masalah penyerobotan itu, harus dibuktikan dulu apa yang di serobot olehnya.

“Lokasi itu memang sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai penyerobotan. Kemudian, legalitas lahan yang dikatakan diserobot itu tidak bisa dibuktikan atau tidak perlihatkan surat-surat kepemilikan atau bukti alas hak. Kalau menyampaikan bahwa lahan itu bersertifikat tidak bisa mereka tunjukan, “tegas Darmin.

Kata Darmin, secara historis tanah itu kawasan hutan pinus, dengan artian tanah negara. Darmin juga menyebutkan, bahwa SK Bupati 188-144 tahun 2015 tentang pembebasan status kawasan menjadi dasar masuknya masyarakat di lokasi tersebut.

“Jadi, di SK itu ditunjukan lokasi-lokasi yang dibebaskan, masuk Desa Lalonggopua, lahan yang dibelakang bandara, yang tidak ada itu di Anaiwoi. Pada saat SK itu keluar, masyarakat sudah mulai masuk, klaim tanah karena sudah pembebasan kawasan, “urainya

Bahkan dirinya juga membantah soal namanya disebut-sebut ikut dalam penggusuran lahan warga tersebut. Sebab dirinya hanya sebatas melakukan advokasi.

“Kalau yang menggusur bukan saya, saya juga tidak tahu objek mana yang digusur. Tapi kita tidak tahu lokasinya siapa yang digusur. Masyarakat yang menggusur, itu masyarakat Anaiwoi dan Popalia, dua kampung itu. Masyarakat patungan untuk menyewa alat milik PT. SJS (H. Sukri) dan PT. Dewi Jaya (H. Gunawan), “katanya

Selain itu, Darmin juga mengklarifikasi soal video yang beredar, yang menyebut bahwa dirinya sebagai ketua kelompok penyerobot.

“Saya bukan ketua ketua kelompok, di sini tidak ada ketua kelompok. Yang jelas di sini atas nama masyarakat, dan saya tidak pernah melakukan pengurusan melainkan masyarakat, “lanjutnya

Meski demikian, Darmin juga mengakui jika H. Gunawan memiliki lahan seluas satu hektare. Hanya saja, Ia tak tahu menahu dari mana dan siapa yang memberikan tanah tersebut kepada kontraktor itu.

Penulis : Ifal Chandra

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda