MA Batalkan Kenaikan BPJS Kesehatan, Kendari Belum Turunkan Tarifnya

184
Foto Istimewa.
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Tarkait pembatalan kenaikan iuran tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) rupanya belum menyeluruh dilaksanakan oleh sebagian daerah.

Salah satunya Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Bidang SDM Umum dana Komunikasi Publik BPJS Kendari, Novriawan mengakui bahwa pihaknya juga belum menurunkan iuran tarif BPJS di Kendari.

Sebab pihaknya belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung soal pembatalan kenaikan iuran BPJS.

“Tapi pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah, “kata Novriawan, Selasa (10/3/2020).

Kata dia, untuk BPJS Kendari sendiri juga membawahi beberapa kabupaten daratan di Sulawesi Tenggara.

“BPJS Kendari membawahi Kabupaten Konawe, Kolaka Timur, Kolaka, Kolaka Utara, Bombana, Konawe Selatan dan Konawe Kepulauan, sedangkan BPJS Baubau membawahi wilayah kepulauan, “jelasnya

Lanjutnya, “Soal penurunan tarif BPJS itu, kita belum bisa memberikan komentar lebih banyak, karena belum kita terima putusan MA, “tambah Novriawan

Untuk dikerahui sebelumnya bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan tersebut tertuang dalam amar putusan MA, dimana dalam putusannya menerima dan mengabulkan sebagian dari judicial review yang diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah Undang-undang.

Melalui putusan MA bahwa iuran BPJS yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres 75 Tahun 2019 dibatalkan. Dimana daftar iuran sebelumnya yaitu Rp42 ribu untuk peserta Kelas III, Rp110 ribu untuk Kelas II, dan Rp160 ribu untuk Kelas IV.

Sehingga, iuran yang berlaku kembali merujuk pada aturan sebelumnya yaitu Perpres 82 Tahun 2018. Rincian iuran lama tersebut yaitu Rp25.500 untuk Kelas III, Rp51 ribu untuk Kelas II, dan Rp80 ribu untuk Kelas satu

Penulis : Olin

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda