KPU Konsel Akan Panggil Satu Anggota PPK Lainea yang Terindikasi Pengurusan Parpol

51
Ilustrasi
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Baru-baru ini mencuat pemberitaan disalah satu media online yang memuat tentang temuan Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sultra.

Temuan tersebut terkait salah seorang pengurus pada Pimpinan Anak Cabang (PAC), salah satu partai politik yang lolos menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Lainea.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konsel, Aliudin menjelaskan bahwa pihaknya dalam merekrut penyelenggara badan adhock khususnya PPK, telah membuka ruang seluas-seluasnya kepada seluruh masyarakat untuk mendaftar

“Dalam perekrutan penyelenggara khususnya PPK kemarin itu memiliki tiga tahapan yakni seleksi administrasi, seleksi tes tertulis dan tahap wawancara,” jelas Aliudin via sambungan telpon, Selasa (23/3/2020).

Aliudin melanjutkan bahwa setelah tes tertulis dan tes wawancara terdapat tahapan masa tanggapan masyarakat. Dengan adanya masa tanggapan masyarakat tersebut pihak KPU pun berharap agar masyarakat memberikan tanggapan atau keberatan terhadap calon anggota PPK.

“Setelah tes tertulis dan wawancara itu, kami membuka masa tanggapan masyarakat, kami beri waktu selama 15 hari. Namun selama masa tanggapan tersebut masyarakat tidak ada yang memberikan tanggapan atau masukan, termasuk tanggapan terhadap calon anggota PPK dari Kecamatan Lainea yang saat ini dikabarkan sebagai pengurus partai,” katanya.

Terkait hal itu, dirinya membantah jika dalam perekrutan PPK dikatakan KPU tidak profesional. Karena pihaknya selama ini telah melakukan penelitian administrasi secara teliti dan seksama terhadap berkas yang telah dimasukkan dan telah memenuhi syarat serta telah menandatangani pernyataan diatas materai bahwa salah satunya yang bersangkutan tidak berpartai politik.

Sementara untuk kasus temuan JaDI Konsel, Aliudin menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti temuan itu dengan mengklarifikasi langsung terhadap yang bersangkutan dan rencana besok pihak KPU akan memanggil pihak partai politik serta pihak yang memberikan informasi atau aduan tersebut.

“Kami menganggap informasi ini merupakan informasi yang baik dan wujud tindakan KPU, dengan melakukan klarifikasi terhadap yang bersangkutan tentang keabsahan SK serta kesesuaian nama dan dokumen kependudukan yang dimiliki bersangkutan. Dan besok kami akan memanggil pihak partai serta pihak pemberi informasi,” ungkapnya.

Sehingga, jika pihak yang bersangkutan terbukti sebagai pengurus partai, maka tidak ada alasan bagi yang bersangkutan untuk diberhentikan dari PPK melalui rapat pleno serta akan digantikan oleh PAW.

Sementara untuk pernyataan tidak menjadi pengurus partai yang dibuat oleh bersangkutan, KPU tidak memiliki kewenangan meneruskan ke ranah hukum.

Terkait tidak terdeteksi sebelumnya dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sippol), Aliudin mengatakan bahwa pihak KPU hanya memiliki data sebatas SK pengurus ditingkat Kabupaten, sehingga pengurus ditingkat Kecamatan atau Kelurahan/Desa tidak dapat mengetahui.

“Pihak KPU hanya memiliki data pengurus partai politik sebatas SK ditingkat Kabupaten, sementara pengurus ditingkat Kecamatan kami tidak mengetahuinya. KPU telah meminta di Kesbangpol namun hanya data pengurus Kabupaten saja yang ada,” tutupnya.

Tulisan: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda