Ilegal Mining, PT PKS Menambang Tanpa IPPKH dan RKAB

216
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Sejumlah tambang yang ada di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) rupanya masih menyisahkan persoalan.

Tak terkucuali PT. Putera Kendari Sejahtera (PKS), belum lama ini sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Database Ikatan Mahasiswa Kehutanan Indonesia atau (Sylva) Indonesia mendatangi kantor Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/04/2020).

Tidak hanya Dishut, Sylva Indonesia juga menyambangi kantor Dinas Energi Sumber Daya Mineral (EDSM) Provinsi Sultra.

Kedatangan mahasiswa Sylva Indonesia ini tidak lain yakni mempertanyakan soal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan RKAB serta KTT dari PT.PKS yang digadang-gadang milik Anton Timbang.

Dalam pertemuan yang diterima langsung oleh salah satu staf kantor kehutanan provinsi Sultra Ardi, mengaku bahwa PT PKS belum memiliki IPPKH.

Sejumlah mahasiswa Sylva Indonesia saat bertemu staf Dishut Sultra, Ardi.

“Kalau tidak salah PT PKS belum memiliki IPPKH, namun lebih jelasnya saya akan koordinasikan ke pimpinan perihal maksud dan tujuan teman-teman mahasiswa, “ucapnya

Tak hanya IPPKH, Kadis ESDM Sultra, Buhardiman saat ditemui diruangannya juga mengaku bahwa PT.PKS belum memiliki Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan Kepala Teknik Tambang (KTT).

“Belum ada RKAB dan KKT-nya, “singkatnya saat ditanyakan terkait hal tersebut.

Bahkan Kadis ESDM ini menegaskan bahwa jika perusahaan itu (PT.PKS) melakukan aktivitas tanpa memiliki RKAB dan KTT maka hal tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum.

Sejumlah mahasiswa Sylva Indonesia saat bertemu kadis ESDM Sultra, Senin (23/4/2020).

“Olehnya itu saya meminta kepada teman-teman di Sylva Indonesia, kalau ada perusahaan yang menambang tanpa RKAB dan melanggar hukum, silahkan dilaporkan ke aparat kepolisian, “jelas Buhardiman

Sementara itu, Sekjen Sylva Indonesia, Ardiansyah Husen mengatakan, jika benar adanya PT Putra Kendari Sejatra (PKS) tidak memiliki IPPKH maka penegak hukum harus hadir untuk mengambil langkah cepat agar carut marut pertambangan di Sultra dapat terselesaikan.

Selain itu, maraknya pelanggaran pertambangan di Konawe Utara, Lanjut Ardiansyah menyebabkan kerusakan hutan hingga menyebabkan bencana alam, seperti yang terjadi pada 2019 lalu.

“Kami ke Dinas kehutanan Sultra dan ESDM ini untuk mempertanyakan Apakah PT PKS memiliki IPPKH, RKAB dan KTT-nya. Kalau perusahaan itu tidak memiliki maka Dishut, ESDM dan kepolisian segera mengambil langkah tegas, jangan dilakukan pembiaran. Apa lagi PKS beroperasi di blok boenaga konut, dan informasinya saat ini tengah beraktivitas, “tegasnya

Penulis : Falonk

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda