HMI Kendari Kecam Pernyataan Luhut yang Sebut TKA China Legal Masuk di Sultra

126
Sekum HMI Cabang Kendari, Ilham Nur Baco.
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Panjaitan yang melegalkan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk di Sulawesi Tenggara (Sultra) mendapat kecaman dari HMI Cabang Kendari.

Hal itu dikatakan Sekretaris Umum (Sekum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kendari, Ilham Nur Baco, kepada Redaksiana.id, Jumat (20/3/2020).

“Kami kecewa kepada Luhut Binsar Panjaitan yang berusaha melindungi masuknya 49 TKA China tujuan PT. VDNI Morosi, “ucapnya

Sehingga ia berpendapat bahwa tindakan Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi ini, mereka menduga Luhut memliki saham tambang di Sulawesi Tenggara.

“Kami menilai menteri Luhut Binsar Panjaitan individualis, dan kami duga Luhut punya saham di Sultra, sehingga ia membuat pernyataan melindungi TKA China, “beber Ilham.

Dengan begitu kata dia, tidak ada gunanya menekan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan tegas dalam hal melakukan protek nyata penyebaran wabah Virus Corona Disease 2019 (Covid-19) di Republik Indonesia.

“Kami juga menyayangkan sikap Presiden RI, sebab apa gunanya memberikan instruksi inkubasi selama 14 hari bila TKA China masih bebas masuk di Indonesia. Artinya kami sudah mengurung diri dirumah tetapi biang penyebar wabah Virus Corona Disease 2019 bebas melintas kemana saja disekitar kita, “paparnya

Untuk diketahui sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invetasi, Luhut Binsar Panjaitan membeberkan bahwa 49 TKA China yang masuk di Sultra secara legal memiliki visa 211-A yang keluar pada tanggal 4 Januari 2020. Tepatnya sebelum pemerintah menutup WNA China ke Indonesia.

Selain itu Luhut menjelaskan bahwa 49 TKA China itu berasal dari wilayah Henan. Pada 29 Februari, mereka tiba di Thailand. Mereka dikarantina di Negeri Gajah Putih hingga 15 Maret 2020, lalu mendapat sertifikat sehat.

“Ya tadi baru rapat mengenai ini jangan besar besarkan dulu kita luruskan secara proporsional, jadi 49 TKA itu dapat visa 211-A pada tanggal 4 Januari. Jauh sebelum ada larangan Tiongkok datang ke Indonesia, jadi tidak ada yang dilanggar, “ungkapnya dalam video conference dengan wartawan, Rabu (18/3/2020).

Penulis : Falonk

Apa Komentar dan Pendapat Anda