Hak dan Kewenangan Wabup Koltim Disekap Pemda

560
Ilustrasi REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) belum lama ini disambangi Wakil Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur, Selasa (10/3/2020).

Kedatangan orang nomor dua di Koltim itu tidak lain untuk mengadukan beberapa permasalahan yang dialaminya.

Wabup Koltim, Andi Merya Nur. (REDAKSIANA.ID).

Nasib malang politisi dari partai Nasdem itu sebelumnya tersohor di beberapa media yang ada di Sultra.

Dimana hak yang mestinya diterima oleh Kandidat Cawabup pendamping Samsul Bahri Madjid (Cabup) Koltim itu terkesan disekap (ditahan) oleh Pemda Koltim.

Bahkan posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Koltim juga telah melampui kedudukannya sebagai Wakil Bupati Kolaka Timur.

Kepada awak media, Andi Merya Nur menceritakan bahwa sejak 2019 lalu anggaran perjalanan dinasnya tidak pernah diberikan.

Parahnya lagi, berdasarkan perintah tugas yang diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup), perjalanan dinas dalam dan luar daerah untuk Wakil Bupati harus ditandatangani oleh Bupati. Padahal, aturan tersebut sebelumnya tidaj terapkan.

Bukan itu saja, ditahun 2020 ini kupon Bahan Bakar Minyak (BBM) miliknya tak pernah diterima olehnya (Andi Merya).

“Waktu itu Sekda Koltim mengatakan, bahwa saya tidak masuk kantor, sehingga kupon bensin tidak diberikan. Makanya saya bingung, tugasnya Sekda mengatur ASN ini malah bicara begitu sama saya, sementara saya Wakil Bupati, “ucap Merya

Lebih lanjut, Andi Merya Nur mengaku tak tahu menahu alasan Bupati Koltim mengeluarkan kebijakan tersebut.

Namun dengan begitu Ia berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra tidak membiarkan polemik ini. Sebab hal itu akan dinilai tak baik oleh masyarakat Koltim.

“Mungkin dalam Pilkada pada September 2020 mendatang sikap politik saya berbeda dengan Pak Tony Herbiansyah, padahal tugas dan fungsi Bupati dan Wakil Bupati harus tetap dijalankan dengan baik, “paparnya

Menanggapi keluhan itu, Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang menegaskan kepada Sekda Koltim untuk tidak melampaui kewenangannya dalam menilai tugas dari Wakil Bupati.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang.

Sebab, lanjut Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini, kewenangan menilai kinerja Wakil Bupati itu ada dirakyat dan di DPRD sebagai perwakilan rakyat.

“Sekda itu hanya membina ASN, jika mengurus Wakil Bupati itu sudah melampaui tupoksinya, “jelas Endang

Selain itu secara garis besar, anggaran Bupati dan Wakil Bupati masing-masing memiliki otonomi secara terpisah yang diatur oleh bendahara dan masing-masing stafnya.

“Di seluruh indonesia tidak ada yang menyatukan anggaran Bupati dan Wakil Bupati, hanya di Koltim yang menggabungkan anggaran Bupati dan Wakil Bupati, ini juga harus kita kasih award, “ujar Endang.

Olehnya itu, Endang juga mengimbau kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra agar tidak membiarkan polemik tersebut, dan segera memanggil Bupati Koltim, Wakil Bupati serta Sekda untuk mengedukasi tentang tupoksi mereka masing-masing.

Meski begitu kata dia, jika dalam waktu dekat, Gubernur dan Wakil Gubernur tidak tanggap terhadap persoalan itu, maka Ia akan segera menyampaikan ke Kemendagri, agar memanggil Tony Herbiansyah, Merya dan Sekda untuk diajarkan kembali tata negara tentang hubungan antar Bupati, Wakil Bupati dan Sekda dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

“Menurut saya kalau ada kepala daerah yang tidak memahami tupoksinya, yah lebih baik mereka disekolahkan kembali supaya paham soal tupoksi dan tugasnya dalam memimpin pemerintahan, “tegasnya Endang.

Penulis : Falonk

Apa Komentar dan Pendapat Anda