Forsemesta Minta Polri Tangkap Dirut PT Bososi dan 6 Pimpinan Tambang di Konut

87
Ilustrasi REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Kabar 7 perusahaan tambang di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diduga bermasalah dan telah di police line oleh Bareskrim Polri, di apresiasi oleh salah satu organisasi aktivis di Sultra.

Dimana sebelumnya Tim Investigasi yang dipimpin Kombes Pol Pipit Rismanto telah menindak 7 lokasi perusahaan tambang yang diduga kuat menambang di Kawasan Hutan Lindung yang berada di Desa Marombo Pantai, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara.

Tim investigasi mabes polri saat melakukan penyegelan di Kawasan tambang PT. Bososi

Ke tujuh perusahaan itu yakni PT. Bososi Pratama, PT. RMI (Rockstone Mining Indonesia), PT. TNI (Tambang Nikel Indonesia), PT NPM (Nuansa Persasa Mandiri), PT. Ampa, PT. PNN (Pertambangam Nikel Nusantara), dan PT Jalumas.

Forum Mahasiswa Pemerhati Investasi Pertambangan (Forsemesta) belakangan ini diketahui merupakan pihak pelapor terhadap 7 perusahaan tambang itu. laporan mereka yang ditujukan kepada Bareskrim Mabes Polri dimasukan pada awal tahun 2019.

Hal itu dikatakan Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Palesa, Kamis (19/3/2020).

Koordinator Presidium Forsemesta, Muhamad Ikram Palesa.

“Akhirnya ditindaklanjuti, meskipun sudah terlampau setahun lebih laporan kami mengendap dibareksrim mabes polri, itu kalo ngga salah 14 Januari 2019 lalu. Walaupun demikian, kami sangat apresiasi, “ucapnya

Selain itu berdasarkan laporannya, kata Ikram. PT. Bososi Pratama juga diduga turut melakukan aktivitas pertambangan di dalam kawasan hutan dan diluar dari Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 496,33 hektare.

Hal tersebut lanjut dia, sangat bertentangan dengan Undang-undang Kehutanan Pasal 38 ayat 4 yang menjelaskan, bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

“PT. Bososi Pratama kami duga melakukan perambahan hutan lindung yang berada disekitar IUP. Karena, dalam IUPnya seluas 1850 hektare, terdapat kawasan hutan lindung seluas 662,78 hektare, hutan produksi terbatas 1.106,15 hektare dan hutan produksi 68,06 hektare. Namun, Perusahaan tersebut diduga melakukan perubahan fungsi hutan lindung tidak sesuai mekanisme, dimana luas perubahan fungsi hutan lebih luas dari IUP PT. Bososi Pratama. Sehingga terdapat ketidaksamaan dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sultra dan Kabupaten Konawe Utara, “papar Ikram.

Bahkan ia juga menduga bahwa selain melakukan aktivitas pertambangan diluar titik koordinat IUP, 7 perusahaan yang melakukan Join Operasional (JO) dengan PT Bososi diduga belum mengantongi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).

Sehingga menurutnya, Mabes Polri tidak boleh, hanya melakukan penyegelan atau penyitaan Alat berat dan Ore milik perusahaan yang diduga melakukan penambangan Ilegal di Wilayah IUP PT. Bososi Pratama.

“Melainkan harus melakukan penahanan terhadap Direktur Utama PT. Bososi Pratama dan 6 Pimpinan Perusahaan tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, “tagas Ikram.

Untuk diketahui saat ini, Tim Investigasi Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi, serta sudah melakukan penyitaan terhadap puluhan alat berat dari 7 perusahan-perusahaan yang diduga kuat menambang di dalam kawasan Hutan Lindung.

Tidak hanya itu, Tim Investigasi juga sudah memasang police line stokfile yang dipenuhi tumpukan ore nikel, yang juga diduga kuat ore nikel tersebut milik 7 perusahaan yang diambil dari kawasan Hutan Lindung.

Penulis : Falonk

Apa Komentar dan Pendapat Anda