DPRD Konsel Soroti Penanganan Covid-19 dan Insentif Nakes Yang Belum Terbayar

12
Pihak Pemerintah Daerah Konsel saat menghadiri Raker bersama DPRD (FOTO: Humas DPRD Konsel)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID :KONSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Tim Aanggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Konsel.

Raker tersebut berkaitan dengan rencana BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara yang akan melakukan pemeriksaan terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19, dan Raker yang digelar di Aula Rapat DPRD Lt. II, Selasa (14/07/2020).

Raker tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo. Dalam kesempatan tersebut, Irham menjelaskan bahwa Raker ini dilaksanakan karena banyaknya laporan masyarakat yang masih belum menerima hak-hak mereka dalam penanggulangan dan penanganan Covid-19.

“Raker ini dilaksanakan karena adanya laporan masyarakat yang masih banyak belum menerima hak-haknya terkait dampak Covid-19. Dan saya persilahkan kepada Badan Keuangan untuk menjelaskan gambaran umum penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19,” ujar Irham.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala BPKAD Konsel, Sahlul memberikan penjelasan terkait anggaran penanganan Covid-19, bahwa total penanganan Covid senilai Rp. 16 milyar, dengan anggaran tak terduga senilai Rp. 14 milyar.

“Sedangkan anggaran yang belum terpakai senilai Rp. 24 milyar dan diharapkan anggaran ini tidak terpakai karena untuk mendapatkan keseimbangan anggaran. Selain itu, DAU tambahan untuk kelurahan tidak boleh dialihkan ke dana penanganan Covid-19,” jelasnya.

Kembali Irham Kalenggo memberikan pertanyaan kepada pihak Dinas Sosial Konsel, “Apakah pada masa new normal ini akan diberikan bantuan kembali kepada masyarakat? Juga apakah kelurahan tidak mendapat BLT? Dan saya harap pihak Dinsos untuk menyiapkan data lengkap penerima bantuan sebelum adanya pemeriksaan BPK,” tanya Irham.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Konsel, Edwin Koodoh menjelaskan bahwa realisasi pelaksanaan pembelanjaan sembako dengan dana Rp. 5 milyar yang terdiri dari pembelanjaan beras, gula, mie instan dan minyak goreng. Dan data penerima bantuan belum riil karena laporan dari kecamatan belum lengkap dan untuk kelurahan tidak mendapat bantuan langsung tunai karena BLT bersumber dari Dana Desa.

“Masih terdapat dua kelurahan yang terlambat mengirim data yaitu Kelurahan Kolono dan Landono. Dan pemberian bantuan berdasarkan dampak Covid-19 kepada masyarakat, Kepala Desa mengirim data ke pihak Dinas Sosial melalui sekretariat Penanggulangan Covid-19 dan selanjutnya dilakukan Verfal di Dinas Sosial,” ungkap Edwin.

Dan dalam kesempatan tersebut, Anggota Dewan yang merupakan politisi Partai Demokrat, Ramlan mempertanyakan masalah realisasi insentif para tenaga kesehatan (nakes) yang berjumlah total sebesar Rp. 300 juta dan Rp. 500 juta.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur RSU Konsel, dr. Boni Lambang Pramana memberikan penjelasan “Bahwa insentif bagi para nakes yang dipertanyakan tersebut belum direalisasikan dan yang telah direalisasikan baru insentif makan nakes,” jawabnya.

Anggota DPRD lainnya, Ardin, juga mempertanyakan tentang adanya dana kapitasi dari tenaga kesehatan, khususnya bidan yang belum dibayarkan selama 2 tahun berturut-turut.

Pihak Dinas Kesehatan, dr. Ivatria memberikan tanggapan atas pertanyaan Anggota Dewan, Ardin. Ia mengatakan bahwa dana tersebut adalah dana non kapitasi yang belum terbayarkan dikarenakan adanya Puskesmas yang terlambat dalam menyerahkan laporan.

“Dana masih ada dalam kas daerah sekitar Rp. 4 milyar dan akan diajukan dalam perubahan anggaran untuk segera dibayarkan pada tahun ini,” ucapnya.

Mendapatkan jawaban dari pihak Dinas Kesehatan tersebut, Ketua Komisi I, Nadira memberikan tanggapan. Ia menilai alasan dan jawaban yang diberikan terkesan tidak masuk akal.

“Jika hanya karena alasan adanya laporan Puskesmas yang terlambat masuk ke Dinas Kesehatan, hal ini tidak masuk akal dan apabila itu betul terjadi maka sebaiknya Kepala Puskesmas tersebut jangan dipertahankan,” timpal Nadira.

Dan di akhir Raker, Ketua DPRD Konsel, Irham kembali mengungkapkan bahwa Dinas Kesehatan seharusnya memberikan perhatian khusus pada nakes, terutama untuk insentif bidan yang belum dibayarkan selama 2 tahun.

“Dan sekali lagi mengingatkan kepada TAPD untuk segera mengkaji kembali bantuan yang diberikan kepada masyarakat, agar tidak ada lagi tumpang tindih pada bantuan yang diterima masyarakat,” tutupnya.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda