DPRD Konsel Bentuk Tim Pansus Terkait Buruknya Sistem Keuangan

153
Senawan Silondae, Ketua Pansus yang juga Wakil Ketua II DPRD Konsel (FOTO: Agus/Redaksiana)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) membentuk tim Panitia Khusus (Pansus) terkait masalah keterlambatan sejumlah anggaran di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konsel.

“Pembentukan Pansus ini, merupakan tindaklanjut surat dari empat fraks yang masuk kepada unsur Pimpinan DPRD Konsel. Dan kami telah melakukan rapat bersama oleh beberapa fraksi yakni anggota fraksi Golkar, PDIP, Nasdem, Hanura, PAN serta Demokrat,” kata Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Konsel, Senawan Silondae, Jumat (27/03/2020).

Senator yang juga merupakan Ketua DPC PDIP Konsel ini menjelaskan bahwa pembentukan pansus ini dikarenakan DPRD Konsel menilai kondisi keuangan Pemkab Konsel saat ini sudah semakin buruk.

“Kondisi keuangan daerah saat ini sangat memprihatinkan, terutama gaji ASN dan honorer mengalami keterlambatan pembayaran. Apalagi sekarang akan memasuki bulan April, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) serta dana-dana lain yang belum juga cair,” ucapnya.

Oleh karena itu, sebagai langkah nyata dalam menangani masalah ini, pihak DPRD Konsel akan mengawal dan mempressure pihak Pemerintah Daerah (eksekutif) terkait masalah keterlambatan keuangan daerah yang terjadi sekarang ini.

“Kami pikir akan terus mandek sampai satu tahun anggaran kedepan jika hal ini dibiarkan. Walaupun kemarin kami sudah melakukan RDP dengan TAPD dan jawabannya selalu sama hanya kamuflase, bahwa ini terjadi ketidakseimbangan antara dana transfer dan dana pembiayaan. Harusnya pihak TAPD sudah merencanakan secara matang,” kata Senawan.

Sehingga, pihak DPRD pun melihat adanya indikasi tata kelola keuangan yang tidak baik. Sebab jika membahas gaji, pemerintah pusat per tanggal 1 sudah melakukan transfer ke daerah, sehingga tak ada lagi alasan terkait keterlambatan gaji.

“Jadi pembentukan Pansus ini bukan kepentingan pribadi dan lembaga kami, namun semata-mata demi kepentingan masyarakat dan daerah,” tuturnya.

“Nantinya hasil dari kerja Pansus ini, jika ditemukan adanya kesalahan dan kejanggalan dalam mengelola keuangan, maka kami akan merekomendasikan ke BPK untuk dilakukan audit khusus, karena di daerah-daerah lain tidak terjadi seperti ini,” tutup Senawan.

Penulis: Agus M

Apa Komentar dan Pendapat Anda