Dituduh Dalang Kebakaran Hutan, Paladang Kalbar Sambangi Kemenko Polhukam

225
Foto Istimewa
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : PONTIANAK (KALBAR) – Kasus kriminalisasi yang dialami Peladang terus mendapat perhatian Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat (Kalbar).

Dimana sebelumnya peristiwa ini bermula saat Wiranto melontarkan peryataan bahwa Paladang sebagai dalang kebakaran hutan di Kalbar.

Atas hal itu, pada 30 Januari 2020 lalu Paladang Kalbar pun menyambangi Kementrian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk berdialog dan menuntaskan kasus tersebut.

Paladang Kalbar saat menemui perwakilan Kemenko Polhukam.

Sedikitnya disampaikan enam poin pernyataan yang diharapkan menjadi perhatian serius oleh pemerintah.

Ketua Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Yohanes Mijar Usman, membacakan enam poin pernyataan pihaknya di hadapan Brigjend Pol Erwin C. Rusmana selaku Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi Nasional yang mewakili Menkopolhukam RI.

“Pertama kami meminta pemerintah menjamin dan memberikan perhatian serius dengan berpihak, menghentikan kriminalisasi dan penangkapan Peladang tradisional. Seperti yang terjadi di Sintang, “jelas Mijar.

Lebih lanjut, pada poin kedua, Persatuan Peladang meminta agar seluruh Peladang yang saat ini ditangkap dan dihadapkan pada proses hukum segera dibebaskan serta dipulihkan nama baiknya.

“Ketiga, agar menghentikan tuduhan negatif dan menyesatkan yang menuduh Peladang sebagai penyebab kebakaran lahan dan hutan, “ucapnya

kemudian Keempat, mendesak pemerintah untuk melakukan edukasi pada aparatus negara terkait Peladang tradisional dalam penanganan kasus-kasus kebakaran lahan dan hutan.

Selanjutnya yang Kelima kata Mijar, melakukan pemulihan atas dinamika, situasi gamang dan persoalan yang dihadapi Peladang tradisional dan keenam mendesak pemerintah untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak-hak Peladang tradisional dengan mengesahkan penerbitan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Menanggapi berapa point yang disampaikan Yohanes Mijar Usman, Erwin C. Rusmana mewakili Menkopolhukam RI mengatakan akan meneruskan pernyataan tersebut.

Sebab kata Erwin, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi target dari enam daerah yang menjadi perhatian pihaknya ke depan.

Selain berdialog, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat juga membawa serta sejumlah hasil ladang seperti beras kampung, prenggi, labu, timun kampung dan lainnya yang diberikan sebagai ungkapan terima kasih kepada pihak Menkopolhukam RI atas waktu yang telah diberikan.

Sebagaimana diketahui, dialog yang dilakukan bersama pihak Kemenpolhukam RI buntut dari pernyataan Wiranto selaku Menkopolhukam yang kala itu menuduh Peladang sebagai penyebab kebakaran hutan.

“Atas pernyataan sinis Bapak Wiranto tersebut, selain menyampaikan kecaman, Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat kala itu juga mengirim surat pemohonan dialog yang disampaikan sejak 1 Oktober 2019 dan baru diterima untuk berdialog pada 30 Januari 2020 kemarin, “jelas Hendrikus Adam yang juga aktivis WALHI Kalimantan Barat, Minggu (23/2/2020).

Kata dia, dalam pertemuan itu juga dihadiri Pengurus Persatuan Peladang, tetua adat, perwakilan Peladang dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur yang didampingi Pengurus Wilayah dan Pengurus Besar Aliansi Masyarakat Adat Nusantara.

Penulis : Yahya Iskandar

Editor   : Ifal Chandra

Apa Komentar dan Pendapat Anda