Diduga Lakukan Pekerjaan Fiktif, Mantan Kades Wunduwatu Terancam Dipidanakan

196
Tim Investigasi Laskar Anoa saat melaporkan mantan Kades Wunduwatu di Kejari Konsel (FOTO: Agus/Redaksiana)
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Ormas Laskar Anoa Sultra, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melaporkan mantan Kepala Desa Wunduwatu, Ngatmono serta mantan Kaur Keuangan, Ade Herianto ke Kejaksaan Negeri Konsel.

Tim Investigasi Laskar Anoa, Jusrin dan Nurlan saat ditemui menjelaskan, bahwa mereka telah melaporkan mantan Kepala Desa dan Kaurnya tersebut lantaran diduga telah melakukan penggelapan pelaporan dan pekerjaan fiktif di Desa Wunduwatu, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konsel.

“Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah diduga terjadi penggelapan LPJ serta pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh mantan Kepala Desa Wunduwatu bersama bendaharanya. Berdasarkan laporan tersebut, kami lakukan penelusuran di lapangan,” kata Nurlan, Selasa (14/04/2020).

Sedangkan Jusrin menambahkan, berdasarkan penelusuran di lapangan beserta bukti laporan pertanggungjawaban, mantan Kades bersama bendahara ditengarai telah melakukan penggelapan dan pekerjaan fiktif pada anggaran Dana Desa (DD) tahap III, Tahun Anggaran 2018 dengan Harian Orang Kerja (HOK) sebesar 30 persen tidak tersalurkan.

Berdasarkan RAB yang ada, pekerjaan tahap III yakni pembangunan jalan produksi permukiman yang terletak di Dusun I Desa Wunduwatu sepanjang 3.899 meter, yang diduga tidak sesuai dengan rencana desain pekerjaan, anggarannya sebesar Rp 337.064.600.

“Ada beberapa item pekerjaan yang diduga telah terjadi kasus penggelapan yang dilakukan oleh Ngatmono bersama Ade Herianto, DD tahun 2018 pekerjaan tahap III, dana HOK sebesar Rp. 148.238.000 tidak tersalurkan ke masyarakat, sementara ada kuitansi penerimaan dana HOK sebanyak 500 orang, tetapi tidak ada lampiran daftar penerima masyarakat,” jelas Jusrin.

Yang berikutnya, kata Jusrin, dalam pembuatan Laporan PertangungJawaban (LPJ) tahun 2018 tahap III, banyak ditemukan kejanggalan diantaranya tandatangan Sekretaris Desa dan TPK, di palsukan. Selanjutnya operasional dan insentif KPMD tidak di bayarkan.

“Serta pengadaan alat kasida melalui anggaran ADD sebesar Rp 4.000.000 tidak ada fisik yang dibelanjakan, sementara dalam pembuatan laporan belanja dibuatkan laporan. Olehnya itu, dengan banyaknya temuan ini, kami minta Kejari Konsel untuk memproses laporan kami,” tutupnya.

Penulis: Agus Muhaimin

Apa Komentar dan Pendapat Anda