Dewan Desak BPJS Kesehatan Kendari, Turunkan Tarif Iuran Berdasarkan Putusan MA

79
Wakil Ketua DPRD Sultra, Muh Endang.
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KENDARI – Terkait dengan belum diturunkannya tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kendari, menjadi hal yang aneh bagi banyak orang.

Bahkan belum lama ini, Kepala Bidang SDM Umum dana Komunikasi Publik BPJS Kendari, Novriawan mengakui bahwa pihaknya juga belum menurunkan iuran tarif BPJS di Kendari.

Sebab kata dia pihaknya belum menerima salinan putusan dari Mahkamah Agung (MA) soal pembatalan kenaikan iuran BPJS tersebut.

“Tapi pada prinsipnya BPJS Kesehatan akan mengikuti setiap keputusan resmi yang dikeluarkan pemerintah, “kata Nofriawan, Selasa kemarin (10/3/2020).

Padahal, berdasarkan Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 34 Ayat 1 dan 2 Perpres Jaminan Kesehatan tak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Selain itu, pasal tersebut juga dinyatakan bertentangan dengan sejumlah Undang-undang.

Melalui putusan MA bahwa iuran BPJS yang sudah diterapkan sejak 1 Januari 2020 melalui Perpres 75 Tahun 2019 dibatalkan. Dimana sebelumnya daftar iurannya yaitu Rp42 ribu untuk peserta Kelas III, Rp110 ribu untuk Kelas II, dan Rp160 ribu untuk Kelas IV.

Sehingga, iuran yang berlaku untuk saat ini kembali merujuk pada aturan lama yakni Perpres 82 Tahun 2018. Rincian iuran lama tersebut yaitu Rp25.500 untuk Kelas III, Rp51 ribu untuk Kelas II, dan Rp80 ribu untuk Kelas satu.

Menaggapi persoalan ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Muh. Endang mendesak agar BPJS Kendari mengikuti regulasi tarif iuran yang telah ditetapkan berdasarkan putusan MA.

“Saya minta BPJS Kesehatan Kendari untuk menurunkan tarif iurannya, karena itu sudah jelas ada putusan dari MA, “ucapnya saat diwawancara diruang kerjanya, Selasa (10/3/2020)

Olehnya itu Ketua DPD Partai Demokrat Sultra ini mengimbau kepada Masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk tidak membayar tarif iuran BPJS Kesehatan berdasarkan pepres 75 tahun 2019.

“Saya imbau rakyat ikuti regulasi yang lama pada Pepres 82 tahun 2018, jangan bayar dengan iuran pepres yang 2019 karena putusan MA sudah jelas, “tegas Endang.

Penulis : Olin

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda