Apa Kabar Kasus Desa Fiktif Konawe?

414
Ilustrasi REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONAWE – Kasus Desa Fiktif di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kini hilang ditelan bumi.

Padahal kasus yang heboh hingga ke jagad Nasional ini, sempat membuat pemerintah RI menujukan pandangannya ke Kabupaten berjuluk lumbung padi itu.

RESPON PEMERINTAH RI SOAL DESA FIKTIF KONAWE

Akibat kasus tersebut, sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah mengambil langkah cepat setelah ditemukannya desa bermasalah atau desa siluman (fiktif) dari hasil penelusuran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dalam wawancara sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, penyaluran dana desa pada tahap III akan dibekukan.

Prima menjelaskan bahwa pembekuan ini hanya bersifat secara sementara. Penghentian aliran dana desa juga tidak dilakukan secara menyeluruh, hanya beberapa wilayah yang diindikasikan memiliki desa-desa fiktif.

“Ingat ya, yang dibekukan sementara hanya desa yang bermasalah. Akan kami tahan dulu hingga masalah ini jelas, jangan sampai jatuh ke tangan-tangan tidak bertanggung jawab, “kata Prima, Senin (25/11/2019) lalu.

Menurut catatan Kemenkeu hingga Oktober 2019, untuk dana desa tahap kedua sudah tersalurkan sebesar Rp52 triliun dari total Rp70 triliun anggaran dana desa.

Dana desa itu diberikan kepada total 74.953 desa berdasarkan data dari Kemendagri tahun 2019.

Menurut Prima, dana desa disalurkan melalui rekening kas negara kepada rekening pemerintah daerah tingkat II, kemudian dari pemerintah daerah tingkat II menyalurkan kepada rekening pemerintah desa.

Dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 145 Tahun 2018, penyaluran dana desa terbagi atas tiga tahap yang masing-masing memiliki persyaratan yang berbeda.

Pada tahap I mereka harus memiliki peraturan daerah APBD kabupaten/kotamadya tahun anggaran berjalan serta dana yang tersalurkan sebesar 20 persen dan disalurkan pada Januari atau paling lambat minggu ketiga Juni.

Kemudian tahap II sebesar 40 persen paling cepat disalurkan Maret atau paling lambat minggu keempat Juni. Pada tahap II ini laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa tahun sebelumnya perlu dibuat.

Adapun untuk tahap III sebesar 40 persen paling cepat Juli dan paling lambat Desember. Ditahap terakhir ini bupati atau walikota wajib menyertakan laporan realisasi penyaluran dan penyerapan serta capaian hasil dana desa tahap II 2019.

POLDA SULTRA SEMPAT MEMANGGIL BUPATI KONAWE?

Kasus tersebut kini ditangani pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra.

Dimana sebelumnya, Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tidpikor) Dit Reskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), juga telah memeriksa 30 saksi kasus dugaan Desa fiktif Konawe. Kasus itu kini telah dinaikan statusnya menjadi penyidikan.

Bahkan pada Senin, (26/8/2019) lalu, Kasubbid PPID Humas Polda Sultra, Kompol Dolfi Kumaseh mengatakan diantara 30 saksi di antaranya ada sejumlah 19 Kepala Desa (Kades) di Konawe yang dilakukan pemeriksaan dan pihaknya juga memanggil Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa.

“Dari 30 saksi yang diperiksa diantaranya ada 19 kepala desa di Konawe. Dalam agenda pemeriksaan selanjutnya penyidik menjadwalkan memanggil Bupati Konawe untuk dimintai keterangan, namun setelah para saksi ahli selesai dimintai keterangannya terlebih dahulu, “ungkapnya, Senin (26/08/2019).

DESA FIKTIF KONAWE SEMPAT MENDARAT KE KPK

Kasus ini juga sempat mendarat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana sebelumnya, Wakil Ketua KPK RI, La Ode Syarif mengatakan, pihak KPK RI sudah lebih dulu melakukan pemantauan, sejak Polda Sultra sudah mendalami kasus tersebut di awal tahun 2019.

“Kasus ini kita sudah pantau dan kita ketahui detailnya, namun kita serahkan kasus ini ke Polda Sultra untuk memprosesnya, “ungkapnya saat menghadiri penandatangan MOU di salah satu hotel Kendari, Rabu, (21/8/2019) lalu.

Dalam pemeriksaan terkait 56 desa fiktif di Kabupaten Konawe, diduga menerima anggaran Dana Desa (DD) sejak tahun 2012 lalu yang saat ini sedang didalami Polda Sultra.

Bahkan semenjak beredarnya kasus tersebut akhirnya ditemukan adanya tindak pidana korupsi dengan modus manipulasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pembentukan dan Pendefinitifan 42 Desa Dalam Wilayah Kabupaten Konawe, menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang penambahan pembentukan dan pendefinitifan 56 desa dalam wilayah Kabupaten Konawe.

KERY DAN GUSLI SEMPAT DISEBUT TERLIBAT KASUS DESA FIKTIF KONAWE

Terkait hal itu, beberapa waktu lalu Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa dan Wakilnya Gusli Topan Sabara membantah adanya Desa Fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Orang nomor satu di tanah kerinduan Kabupaten Konawe ini meminta kepada semua pihak termasuk Menteri Keuangan dalam hal ini Sri Mulyani untuk kiranya dapat duduk bersama guna membahas masalah tersebut.

“Sebenarnya saya tersinggung dengan ini penyenutan bahwa ada desa fiktif di konawe. Semua itu sesuai prosedur, bila ada dana masuk dari Menteri Keuangan kita langsung buatkan Perbupnya, “jelasnya.

Lanjut Kery, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang diterbitkan 27 Juli 2018 ada tiga desa yang menjadi perbincangan. Sehinga dia kembali menegaskan bahwa untuk desa fiktif itu tidak ada. Sebab, kata dia, tiga desa itu yang disebut fiktif , satu diantaranya masuk ke Kabupaten Kolaka Timur, yang kedua lagi sudah berganti status jadi kelurahan dan yang ketiga, dihapus karena nama desanya ganda.

“Desa Ulu Meraka ini sama namanya dengan Desa yang ada di Kecamatan Onembute di Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), saat koltim melakukan pemekaran, desa tersebut masuk di wilayah administratif Koltim yang sebenarnya dari dulu kala hingga saat ini, desa tersebut adalah wilayah kita, (Konawe-red),” ungkapnnya.

“Makanya uangnya kita tidak cairkan, tapi kita simpan menjadi SiLPA. Uanganua itu sampai saat ini masih ada di Kas daerah dan tidak dipergunakan untuk hal lain,” tambahnya.

Kery menjelaskan, pencairan dana desa melalui proses yang rumit dan ketat, karen diawasi oleh beberapa lembaga, termasuk juga harus ada rekomendasi hasil audit BPK.

“Pertama kita cairkan 20 %, kedua 40 %, dan ketiga 40 % dan pencairan ini tidak gampang, harus ada rencana kerjanya, dan harus melalui audit BPK, “tegasnya.

Sementara itu Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara juga telah membantah adanya desa yang diduga fiktif di Kabupaten Konawe, pada Rabu (6/11/2019) lalu.

Menurut Gusli, berdasarkan temuan Polda Sultra desa fiktif itu ada tiga desa yaitu Desa Morehe, Ulumeraka dan Uepai. Tapi hasil pemeriksaan Inspektorat Sultra tahun 2016, 2017, 2018 itu tidak ada dana yang dikeluarkan ke desa fiktif itu.

“Ini kami katakan Human Eror karena Desa Uepai ini sama dengan kelurahan Uepai. Sementara kelurahan itu tidak boleh dapat dana desa. Sedangkan Desa Morehe juga human eror. Dari hasil tersebut, Inspektorat Provinsi Sultra merekomendasikan agar dana desa di wilayah tersebut tidak dicairkan. Total anggaran dana desa yakni Rp. 5.084.543.000 tersebut masih ada di kas daerah dan tidak dicairkan ke desa tersebut sejak tahun 2015, “ungkap Gusli.

Gusli juga mengaku tidak mengetahui adanya Perda yang disebut terkait desa fiktif di daerah Konawe. Kata dia, semua desa yang ada di Konawe itu ada desanya, dan ada pemerintahannya dan sudah diperiksa langsung oleh Polda Sultra.

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan Polda Sultra di Polres Konawe beberapa bulan yang lalu terhadap pihak yang diduga terkait masalah tersebut, tidak menemukan adanya desa fiktif. “Hasil pemeriksaannya itu semua ada desa, ada wilayah dan ada pemerintahannya, “ucapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada seluruh msyarakat khususnya Konawe agar tidak resah karena masalah ini dalam proses hukum.

PERKEMBANGAN TERBARU KASUS DESA FIKTIF KONAWE.

Terkait perkembangan kasus ini, awak media AmanahSultra.com dan Redaksiana.id sempat menanyakan kelanjutan kasus tersebut.

Melalui wawancara Via seluler, Senin (2/3/2020). Kabid Humas Polda Sultra, AKBP La Ode Proyek
mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi perkembangan kasusnya.

“Ada juga teman media yang habis tanyakan itu. Tapi saya belum dapatkan informasi dari Dirkrimsus. Nanti Saya coba cari info dlu yah, “ujarnya

Untuk itu dia juga meminta agar diberikan waktu untuk mencari informasi perkembangan kasus Desa Fiktif Konawe.

“Kasih waktu yah, nanti saya infokan kalau sudah ada perkembangannya, “ucap AKBP La Ode Proyek menyudahi percakapannya.

Akankah kasus ini akan berlanjut ke rana hukum atau hanya sebagai kisah parodi belaka? hanya tuhan yang tahu kebenarannya.

Penulis : TIM

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda