Ada Bau Dugaan Korupsi di DPKP Konsel

309
Ilustrasi REDAKSIANA.ID
redaksiana.id redaksiana.id

REDAKSIANA.ID : KONSEL – Dugaan adanya tindak pidana korupsi masih saja terjadi di bumi anoa Sulawesi Tenggara (Sultra). Teranyar, dugaan korupsi tercium di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Hal itu mencuat saat Aliansi Masyarakat Pemerhati Daerah (AMPD) Sultra menggeruduk dinas tersebut, Senin (9/3/2020).

Para demonstran itu menduga adanya tindak pidana korupsi terkait penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang berada di Dinas DPKP Konsel.

Dalam askinya, Kordinator lapangan (Korlap), Riswanto mengatakan bahwa penyaluran program BSPS dan rehabilitasi RTLH tersebut diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di 15 Kecamatan dan 208 Desa/Kelurahan.

AMPD Sultra saat berdiskusi dengan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Konsel, usai melakukan demonstrasi.

Namun pihaknya menduga bahwa penyaluran tersebut telah terjadi banyak penyelewengan dan pemotongan anggaran.

“Penyaluran BSPS dan RTLH yang tersebar di 15 Kecamatan ini diduga penuh dengan penyelewengan dan pemotongan anggaran serta menuai banyak masalah, khususnya yang terdapat di Desa Anggondara, Kecamatan Palangga, “ungkapnya

Lebih lanjut kata Riswanto. Berdasarkan hasil dari investigasi yang dilakukan oleh AMPD Sultra pada bulan Februari yang lalu, para penerima BSPS yang berada di Desa Anggondara, mengaku menerima bantuan tersebut hanya sekitar Rp6 juta sampai dengan Rp7 juta, padahal anggaran yang seharusnya diterima warga sebesar Rp17.500.000 per unit rumah.

“Berdasarkan penelusuran dan investigasi dari kami terhadap penerima BSPS tahun 2019 lalu di Kecamatan Palangga khususnya di Desa Anggondara, mereka mengatakan bahwa bantuan yang mereka terima hanya sekitar enam hingga tujuh juta rupiah, berarti ini ada pemotongan karena anggaran yang seharusnya sebesar Rp15 juta lebih dan itu harus diterima penuh oleh penerima bantuan, “jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Konsel, Indra Rusdin saat berdialog dengan massa aksi menjelaskan bahwa, besaran bantuan tersebut bervariasi, hal itu karena ditentukan berdasarkan hasil survey terhadap kondisi rumah dari calon penerima bantuan, karena kata Indra hal itu sifatnya untuk peningkatan kualitas.

“Jadi begini, ini penerima BSPS sebelum menerima bantuan terlebih dahulu kita lakukan survey, kita identifikasi sesuai dengan tingkat kerusakan dan ketidaklayakan dari kondisi rumah calon penerima bantuan, sehingga besaran anggaran tiap penerima bantuan tersebut bervariasi sesuai dengan kondisi rumah yang bersangkutan, “ucapnya

Meski demikian Indra mengaku bahwa anggaran untuk BSPS yang telah digelontorkan pada tahun 2019 lalu sebesar 4 milyar lebih, dengan jumlah penerima tiap desa sekitar 5 hingga 7 unit rumah.

“Mereka yang menerima bantuan itu tersebar pada 15 Kecamatan dan 208 Desa serta Kelurahan dan telah tersalurkan dalam bentuk material atau bahan bangunan, “pungkasnya

Penulis : Amin

 

Apa Komentar dan Pendapat Anda